INDONESIA TAHUN 2025

Ada hal menarik dalam prediksi Indonesia di tahun 2025, sebuah penelitian Citi Research (antara.com, Maret 2013) memprediksi bahwa Indonesia akan masuk ke dalam Top 10 World Economy atau negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2025, posisi Indonesia sejajar dengan negara maju seperti India, China, Korea dan Jerman. Masih dalam penelitian yang sama Ferry Wong , Head of Indonesia Research and Strategy Citi Indonesia menambahkan, bahwa masih ada pekerjaan rumah yang mesti dibereskan pemerintah agar perekonomian Indonesia semakin berkembang. Dia mengatakan pekerjaan rumah tersebut adalah membereskan infrastruktur, mengoptimalkan belanja negara dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, maka posisi Indonesia sebagai Top 10 World Economy pada 2025 akan bisa terwujud

Selain itu bank dunia juga mencatat pada tahun 2025 lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh 6 kekuatan ekonomi baru yaitu Brasil, China, India, Indonesia, Korea Selatan dan Rusia, demikian yang tertuang dalam “Global Development Horizons 2011”. Ada juga laporan dari McKinsey Global  Institute  menyebut Indonesia akan menanggalkan julukan “Si Jago Kandang” dalam dua kekade mendatang. Gelar barunya adalah “Juara Dunia Ekonomi” (news.viva.co.id, November 2012), masih dalam laporan yang sama Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2025 atau lebih cepat lima tahun dari prediksi lembaga  tersebut yang memprediksi kekuatan ekonomi indonesia menjadi  terbesar ke 7 dunia di tahun 2030.

Prediksi  itu tentunya  bukan membuat bangsa kita  ternina bobokkan,  tetapi merupakan tantangan yang  harus di sikapi dengan kemampuan yang optimal dari seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta. Banyak permasalahan dewasa ini seperti kekayaan melimpah tetapi ada jurang kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, insfrastruktur yang lambat, hambatan birokrasi dll yang kesemuanya  menyangkut sosial ekonomi masyarakat. Berkata masalah ekonomi,  maka tidak terlepas  dari peran Kementerian  Keuangan dalam menjalankan tugasnya dibidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagaimana diketahui tantangan Kementerian Keuangan dewasa ini antara lain menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan ekspor, menjaga neraca pembayaran internasional, dan menjaga kepercayaan investor asing,  mewujudkan kemandirian ekonomi antara lain menjaga isu-isu pemerataan dan kesenjangan sosial, penerapan sistem penganggaran yang lebih sederhana dan berbasis kinerja untuk mendorong laju perekonomian nasional, pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel,  dan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Pusat dan Daerah (Penerapan secara konsisten GFS).

Begitu beragamnya tantangan Kementerian Keuangan ke depan, namun  seperti kita ketahui bahwa di tahun 2013 Kementerain Keuangan telah menyusun cetak biru program transformasi kelembagaan  Kementerian Keuangan tahun 2014-2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014,  dan terbagi dalam 3 fase yaitu fase jangka pendek tahun 2013-2014 merupakan fase memperkuat  dukungan untuk melakukan reformasi , fase jangka menengah tahun 2015 – 2019 merupakan fase membangun keunggulan  operational dan layanan pada skala besar , dalam fase ini adalah fase memperluas jangkauan reformasi agar meliputi seluruh Kemenkeu, seluruh Indonesia, seluruh titik layanan, seluruh pegawai, termasuk menanamkan perubahan perilaku, serta memanfaatkan investasi pada enablers  sejak tahap awal . Dan terakhir fase jangka panjang tahun 2020-2025 merupakan fase melembagakan terobosan dalam jangka panjang, dalam fase ini adalah mempertahankan keberlanjutan dampak dan melaksanakan perbaikan terus menerus, dan bertujuan pada reformasi struktural yang kokoh.

Dalam cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan  terdapat  87 inisiatif strategis yang terbagi dalam 5 tema, yaitu  tema Perpajakan 16 inisiatif, tema Penganggaran 6 Inisiatif, tema Perbendaharaan 33 Inisiatif , tema Sentral 22 Inisiatif dan tema Kepabeanan dan Cukai 10 Inisiatif. Sejumlah 87 Inisiatif tersebut adalah  dari seluruh jajaran eselon I dilingkunngan Kementerian Keuangan. 87 inisiatif strategis tersebut antara lain membenahi administrasi PPN, Compliance risk Manajemen (CRM), efektifitas pemeriksaan dan penagihan, future proofing kawasan berikat, pengawasan impor via kantor pos, pengelolaan valas jangka pendek, konsolidasi benchmark surat berharga dan memperkuat hubungan investor.

Dengan  transformasi kelembagaan  banyak manfaat yang dapat dirasakan  baik oleh pihak internal maupun  eksternal. Manfaat transformasi untuk pihak eksternal antara lain meningkatnya kemudahan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui inisiatif e-tax invoice, layanan frontline di KPP, e-filing, layanan call center, dan website DJP yg semakin user friendly. Meningkatnya kemudahan bagi satker untuk mendapatkan layanan fungsi perbendaharaan, kekayaan negara, dan keuangan negara lainnya antara lain melalui implementasi SPAN, MPN G-2, SIMAN, Bond Stabilization Framework, dan inisiatif layanan bersama DJPB, DJKN, dan DJPPR di daerah.  Meningkatnya value for money bagi masyarakat dan kemudahan bagi satker dalam penyusunan RKAKL yg berbasis outcome  melalui implementasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), e-monev Anggaran, Single Point of Contact (SPOC), dan meningkatnya fasilitasi perdagangan dan dukungan terhadap industri   bagi pengguna jasa di bidang Kepabeanan dan Cukai, antara lain dengan berkurangnya dwelling time  dan layanan contact center.

Beberapa capean transformasi kelembagaan yang saat ini telah dirasakan  masyarakat antara lain Implementasi ADIK (Arsitektur Dan Informasi Kinerja);  Better Practice Guide Proses Penganggaran Kemenkeu dan Implementasi PBK 2015-2019; Produk IT Standar yang terdaftar dalam e-catalogue LKPP ; Pembayaran Pajak Menggunakan Mini ATM; adanya Mobile Tax Unit; Kemudahan layanan perpajakan: e-registration, e-faktur, dan e-filing, Penurunan dwelling time  secara bertahap di KPU BC Tanjung Priok ; Implementasi e-Billing System pada Bank/Pos Persepsi ; 30 pencegahan berdasarkan penerapan monitoring room di kawasan berikat; Perluasan Treasury Single Account (TSA) Pada Rekening Bendahara Pengeluaran; Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2); Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN); Klinik untuk Penerapan Standard Akuntansi Akrual; Online Tutorial Aplikasi SAIBA ; PKN STAN  dan masih banyak lainnya termasuk pengembangan aplikasi Whistleblowing System untuk memudahkan pengaduan.

Selain itu  ada capean yang mendapat apresiasi/penghargaan antara lain  implementasi Rekrutmen Berbasis Teknologi Informasi Terbaik BKN Award tahun 2015, Opini WTP dari BPK terhadap LK BA-15 Kemenkeu, Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Rp. 176 T (2002) menjadi + Rp. 1.100T (2014) ; Debt to GDP ratio turun dari 47,3% (2005) menjadi 23,9% (2014); sertifikasi ISO 9001:2008 untuk 5 Pusdiklat dan Sekretariat BPPK; meraih penghargaan untuk penerbitan Global Sukuk SNI-22 untuk tenor 10 tahun; penghargaan dari ANRI atas penataaan arsip Kemenkeu; Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kemenkeu meningkat dari 3,76  menjadi 4,05 (skala 5) ;Penghargaan dari Alpha Southeast Asia Deal and Solution Award atas kualitas layanan lelang melalui email ; Penghargaan internasional untuk Kring Pajak The Best Contact Center Indonesia dan Asia-Pacific Top Ranking Performers in the Contact Center World, serta  penghargaan Servive Quality Award  2016 dengan predikat golden untuk Direktorat Jenderal pajak. 

Dalam  sejarahnya, Transformasi Kelembagaan  Kementerian Keuangan merupakan langkah lanjutan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan  sejak tahun 2002-2006 yang didalamnya terdapat  Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara , Paket UU Keuangan Negara  dan Pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran,  serta Modernisasi Administasi Perpajakan tahap I. Berlanjut tahun  2007-2009 Reformasi Birokrasi secara masif yang terbagi dalam 3 pilar yaitu Pilar I Penataan Organisasi, Pilar II Penataan proses bisnis  dan Pilar III  Penataan Manajemen SDM. Dan di periode ini juga adanya kelanjutan modernisasi administrasi perpajakan. 

Tahun 2010-2025 dikenal dengan Transformasi Kelembagaan, dimana di tahun 2011 adanya Nilai-nilai Kementerian Keuangan  dan eliminasi silo antar unit organisasi, tahun 2013 penyusunan  cetak biru, dan di tahun 2014 program transformasi kelembagaan yaitu memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome, merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar, membuat struktur organisasi lebih fit-for-purpose dan efektif, menghargai  mengembangkan & memberdayakan SDM,  dan menjadi lebih proaktif dalam menciptakan terobosan nasional.

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang sedang bergulir saat ini tanpa dipungkiri  juga akan menimbulkan resistensi bagi berbagai pihak, untuk itu penyadaran bersama bahwa transformasi akan membawa sebuah perbaikan ke arah yang lebih, maka kesengguhan dan  dukungan dari semua elemen baik dari seluruh jajaran kementerain keuangan  maupun pihak eksternal termasuk para stekholder menjadi syarat mutlak. Dan tagline  “ one team, one spirit, one goal “ untuk menuju Indonesia lebih baik sangatlah relefan dalam  mengasosiasikan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menjawab tantangan dan  membuktikan  prediksi para pakar, bahwa tahun 2025 Indonesia  masuk top 10 ekonomi terkuat dunia.

referensi : www.kemenkeu.go.id

by must itjand